Pertama, Kekuasaan Soekarno makin besara, tidak hanya dalam bidang eksekutif , tetapi juga dalam bidang Legislatif, dan Yudikatif. Beberapa indikasi ke arah ini dapat di sebut, antara lain: (1) pada 20 Maret 1960 Presiden Soekarno membubarkan Parlemen (DPRS) dan menggantinya dengan DPRGR, yang anggotanya dipilih dan di tunjuk oleh Presiden Soekarno sendiri. Alasanya karena parlemen berani menolak RAPBN yang di ajukan oleh pemerintah; (2) lewat penetapan Presiden NO. 1/1960, mnifesto Politik dai Presiden Soekarno dtetapkan menjadii haluan negara GBHN., yang kemudian di tambah dengan USDEK (UUD 1945), Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin , ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Menurut Soekarno, Partai Murba,PNI, PKI, dan NU berdiri pada landasan yang sama, yakni nasionlisme.
Kedua, kaum komunis menjaadi kuat karena kepeimpinan PKI pada waktu itu Aidit berhasul merangktl presiden Soekarnoagra bersimapati mendukung PKI. yang menyebabkan perkebanganya sangat besar. Dan pergeseran perimbangan kekuatan tiga kaki yaitu Presiden Soekano sendiri, TNI AD, dan PKI. PKI dapat bertahan dalam panggung politik nasional, hal itu bekat perlindungan presiden Soekarno.
Ketiga, Unsur militer mulai masuk dalam pemerintahan. Hal ini di tandai dengan semakin banyaknya tokoh-tokoh atau perwira-perwiraa militer yaang diangkat untuk duduk dalam DPRGR. Kabiner, d jabatan-jabatan penting dalam BUMN dan departemen pemerintah. Engan demikian pengaruh tentara, khusunya AD, dalam panggung politik nasional cukup besar, sepertia ada perimbangan kekuatan dengan PKI.
Keempat, kekuatan islam, khusunya kalangan islam modernis, semakin di pinggirkan. Pembubaran Masyumi melalui surat keputusan Presiden Sukarno No. 200/th.1960 tertanggal 17 Agustus 1960 adalah atas bujuk rayu PKI ( yang berhasil mempengaruhi Soekarno dengan alasan Masyumi menolak konsepsi presiden (Nasakom) dan beberapa tokohnya di tuduh terlibat pada pemberontakan PRRI dan Permesta. Jadi kekuatan Islam yang tersisa pada periode Demokrasi terpimpin hanya tinggal kalangan tradisionalis yang di wakili NU.
Kelima, merosotnya perekonomian negara. Kondisi ini barangkaili di sebabkan oleh kebijakan ekonomi Soekarno yang cenderung untuk mendukung pengawasan politik guna mempertahankan stabilitas. Politik “ Mercusuar” Presiden Soekarno, Masjid itiqlal, Stadion Senayan, jembatan Semanggi, telah menyedot dana yang besar yang mengakibatkan kemerosotn ekonomi. Di samping itu, kebiajan politik revolusioner Presiden Soekarno semakin menambah berap beban perekonomian negara.
Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai dekrit 5 juli sebagai sumber hukum.Tambahan pula didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti front nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan sesuai dengan taktik komunisme internasional. G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk di mulainya masa demokrasi pancasila.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar